Dua Tahun Berturut-turut Kota Ambon Raih WTP

bpkad.ambon.go.id Selasa, 28 Mei 2019 04:56

Dua tahun berturut-turut Kota Ambon mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku. 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berlangsung di Ruang Rapat BPK Perwakilan Maluku Senin (27/5/19).

Kepala BPK, Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD Ambon, Setkot, Inspektur dan Plh BPKAD serta staf usai penyerahan laporan keuangan 2018, Senin (27/5/2019)

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menyebutkan, Opini WTP bukan menjadi target utama Pemerintah Kota Ambon. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel adalah sasarannya. 

WTP hanyalah bonus dari sebuah kerja keras dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh setiap daerah.

"Opini WTP yang diterima untuk kedua kalinya ini bukan merupakan akhir melainkan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk terus bekerja lebih baik lagi," tegas Walikota.

Ditambahkan, dari opini WTP yang diterima, masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dan segera diselesaikan.

"Kami sadar masih ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan, dan kami akan memberikan perhatian penuh untuk segera menyelesaikannya,"aku Walikota.

Walikota juga menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah membantu Pemkot dalam perbaikan laporan keuangan. 

Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Ambon atas buah kerja kerasanya menjadi prestasi membanggakan dalam dua tahun terakhir. 

Ambon berhak mendapatkan Opini WTP karena dalam LKPD Kota Ambon Tahun 2018 mampu menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Pemkot Ambon untuk melengkapi laporan keuangan tersebut.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin menjelaskan, penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan berdasarkan empat kriteria, yaitu Kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektif Sistem Pengendalian Intern. 

"Secara keseluruhan, Laporan Keuangan yang disaijkan Pemerintah Kita subdah sangat baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan," terangnya.

‘’Ini merupakan bonus dari kerja keras seluruh ASN Pemkot Ambon. Saya mesti beri apreseasi bagi Bagian Pengelola Keuangan dan jajarannya, juga kepada mantan Kepala BKD Kota Ambon, Jacky Talahattu,’’ terangnya.

Dia sebutkan, kalau pada kali pertama diterimanya opini WTP tahun 2017 silam atas laporan keuangan, ada bonus Rp10 miliar yang diberikan pusat, maka untuk tahun ini bonus itu kemungkinan meningkat 2 kali lipat. ‘’Besaran pasti belum diketahui, namun kita kemungkinan diberikan bonus sekitar Rp20 miliar atas prestasi ini,’’ jelasnya.

Diakui, tentu bonus atas capaian WTP ke-2 ini akan sangat bermanfaat bagi proses pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di kota Ambon tercinta ini.

Olehnya, dia berharap seluruh ASN Pemkot Ambon untuk tetap bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh, sebab dengan itu, banyak bonus baik yang akan didapat kemudian.

Louhenapessy sampaikan, walau dapat WTP, namun peningkatan kinerja harus tetap dilaksanakan, juga atas temuan yang didapat BPK, akan menjadi pemicu untuk diperbaiki. ‘’Temuan –temuan itu sudah kami perbaiki sekitar 73 persen, namun BPK harap tahun depan bisa ditingkatkan ke 90 persen. Ini yang akan menjadi catatan penting kita tahun depan,’’ tegasnya.

Pihaknya juga salut atas pola bina BPK yang diterapkan saat ini, yang memungkinkan penyelenggaraan laporan keuangan baik input maupun output bisa berjalan dengan baik.

WTP ini lanjutnya, merupakan indicator utama Kementrian Keuangan untuk memberikan Dana Investasi Daerah (DID) bagi suatu kota/kebupaten maupun provinsi secara langsung.

Ia juga menepis, kalau ada yang mengembangkan isu bahwa untuk mendapatkan WTP perlu biaya tertentu. ‘’Jadi tidak ada kita bayar apapun. Ini murni penilaian atas kinerja kita. BPK sangat professional bekerja,’’ tegasnya.

Kepala BPK, Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD Ambon, Setkot, Inspektur dan Plh BPKAD serta staf usai penyerahan laporan keuangan 2018, Senin (27/5/2019)

Orange Themes
bpkad.ambon.go.id

Selasa, 28 April 2020 13:29

Orange Themes
bpkad.ambon.go.id

Selasa, 28 April 2020 13:23

Orange Themes
bpkad.ambon.go.id

Kamis, 23 April 2020 20:50

Orange Themes
bpkad.ambon.go.id

Kamis, 23 April 2020 19:58

Orange Themes
bpkad.ambon.go.id

Kamis, 23 April 2020 19:51

PIAGAM PENGHARGAAN